Masih banyaknya peredaran minuman beralkohol dengan dijumpainya toko illegal yang menjual minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Jepara padahal sudah ada peraturan yang melarang peredaran dan konsumsi minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Jepara yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 tentang Larangan Minuman Beralkohol.
Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian gabungan yang memiliki dua tahap kajian, pertama meneliti tentang hukum normatif atau peraturan perundang-undangan dan kedua, kajian hukum empiris berupa penegakan atau implementasi suatu peraturan hukum. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Satpol PP Kabupaten Jepara juga data sekunder diperoleh melalui studi dokumen yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
Hasil dari penelitian ini mendapatkan kesimpulan bahwa Satpol PP dalam Penegakan Perda Kabupaten Jepara tentang Larangan Minuman Beralkohol menggunakan upaya preventif dan represif masih belum efektif karena menghadapi kendala seperti kurangnya mekanisme pengawasan distribusi minuman beralkohol, keterbatasan personel, tidak adanya sanksi berupa penutupan toko penjual yang ilegal dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelaporan. Meskipun terdapat perbedaan mengenai sanksi hukuman dalam Peraturan Daerah, tentang larangan minuman beralkohol dan larangan meminum khamr dalam hukum pidana Islam, tetapi keduanya mempuanya tujuan yang sama yaitu memberikan efek jera dan melindungi masyarakat dari bahaya minuman beralkohol.