Studi ini mengkaji pelaksanaan distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Manyaran, yang terletak di Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidakmerataan distribusi bantuan, adanya kecemburuan sosial, dan adanya klaim mengenai kurangnya transparansi dalam proses pendataan dan distribusi. Penelitian ini bertujuan untuk menilai pelaksanaan program BPNT, dengan fokus pada penerapan prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan kesetaraan dalam tata kelola. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, khususnya menggunakan pendekatan studi kasus. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari perangkat desa, pekerja sosial masyarakat, serta penerima dan non-penerima bantuan. Dalam penelitian ini menggunakan teori good governance yang mencakup prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan kesetaraan sebagai kerangka analisis utama untuk mengevaluasi tata kelola program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Manyaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan dan pendistribusian BPNT di Kelurahan Manyaran telah melibatkan koordinasi antara pihak kelurahan, Dinas Sosial, dan bank penyalur. Namun, kendala seperti ketidakjelasan kriteria penerima, dominasi hubungan personal dalam pendataan, serta kurangnya pemanfaatan teknologi informasi masih menghambat prinsip good governance. Akuntabilitas dan transparansi cenderung belum maksimal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya perbaikan dalam sistem pendataan, penguatan peran masyarakat dalam pengawasan, serta optimalisasi sosialisasi agar pelaksanaan program BPNT lebih adil dan merata. Rekomendasi ditujukan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan integritas dan efektivitas program melalui prinsip tata kelola yang baik.