Penelitian ini membahas tentang permohonan perwalian oleh ibu kandung untuk anak di bawah umur sebagai syarat jual beli harta waris dengan studi kasus Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.Btg. Hakim mengabulkan permohonan pemohon tersebut meskipun dalam hukum sudah jelas bahwa orang tua adalah wali yang sah dan berhak mewakili melakukan perbuatan hukum baik di luar maupun di dalam pengadilan. Fokus Penelitian ini adalah untuk menganalisis proses dan pertimbangan hukum dalam penetapan perwalian tersebut berdasarkan hukum Islam dan hukum positif.
Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian kualitatif dengan metode Penelitian normatif. Adapun sumber datanya yaitu primer dan sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dan dokumentasi.
Hasil Penelitian ini adalah hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan menetapkan pemohon menjadi wali bagi anak kandungnya yang di bawah umur. Permohonan penetapan orang tua kandung sebagai wali pada dasarnya adalah perkara yang tidak membutuhkan hukum hakim (pengadilan) karena hal tersebut adalah perkara yang sudah jelas hukumnya dan penetapan perwalian hanya diperuntukan kepada selain orang tua. Sehingga apabila ditolak atau tidak dikabulkan akan memberikan dampak tidak bisa terpenuhinya persyaratan administrasi tersebut dan dapat memberikan dampak buruk bagi kehidupan anak.