Penerapan hukum kewarisan Islam di Indonesia menghadapi tantangan kompleks akibat perbedaan interpretasi antara mazhab, pengaruh adat, dan dualisme hukum dengan hukum perdata Barat. Salah satu contoh konflik tersebut adalah sengketa antara ahli waris sepupu dan anak angkat dalam konteks pembagian warisan yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan majelis hakim Pengadilan Agama Rembang dalam perkara nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg yang melibatkan sengketa kewarisan antara ahli waris sepupu sebagai ‘ashābah melawan anak angkat. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan pertimbangan hukum hakim serta implikasi hukum dari putusan tersebut terhadap hak waris.
Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach). Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap naskah putusan dan studi pustaka dari berbagai sumber sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yang berfokus pada pemaparan dan penjelasan detail mengenai pertimbangan hukum dalam putusan serta dampaknya terhadap hak waris.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan majelis hakim dalam kasus ini menghadapi sejumlah kesalahan, terutama kesalahan dalam penerapan hukum terkait dengan status legal dari para penggugat. Implikasi hukum dari putusan ini bagi Penggugat yaitu gugatan tidak dapat dilanjutkan, pembebanan biaya perkara, kesempatan untuk mengajukan kembali gugatan. Sedangkan bagi tergugat adalah tidak ada kewajiban hukum substantif, perlindungan sementara, potensi menghadapi gugatan ulang