Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum dalam perkara perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Purwodadi dengan dasar gugatan ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah yang layak. Kasus ini tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 2526/Pdt.G/2023/PA.Pwd, di mana Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat (suami) tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah, yang berujung pada perselisihan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode kualitatif, di mana analisis dilakukan terhadap dokumen putusan pengadilan serta hukum positif dan prinsip- prinsip hukum Islam terkait nafkah suami terhadap istri. Berdasarkan data yang dikumpulkan, penelitian ini mengidentifikasi bahwa kelalaian suami dalam memenuhi nafkah dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Hasil analisis menunjukkan bahwa keputusan hakim sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Analisis hukum islam terhadap putusan ini, telah mencerminkan penerapan prinsip maqasid syari'ah, yaitu hifzh al-din (perlindungan agama), hifzh al- nafs (perlindungan jiwa), hifzh al-‘aql (perlindungan akal), hifzh al-nasl (perlindungan keturunan), dan hifzh al-mal (perlindungan harta). Perceraian diputuskan karena rumah tangga tidak mencapai tujuan sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta untuk melindungi kesejahteraan jiwa, akal, dan harta pihak-pihak yang terlibat. Keputusan ini juga mempertimbangkan perlindungan terhadap anak-anak dan memberikan kesempatan bagi penggugat untuk memperbaiki kondisi ekonomi setelah berpisah. Secara

keseluruhan, putusan ini bertujuan untuk menghindari mudarat dan memastikan kemaslahatan kedua belah pihak