Penelitian ini membahas nafkah ‘iddah (عِدَّة) dan mut’ah (مُتْعَة) sebagai hak mantan istri pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif yang sering terabaikan, terutama jika tidak dituntut secara eksplisit oleh penggugat. Hal ini bertentangan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang mengatur pemberian nafkah ‘iddah (عِدَّة) dan mut’ah (مُتْعَة) bagi istri yang tidak nusyu>z. Penelitian ini bertujuan untuk: 1. menganalisis nafkah ‘iddah (عِدَّة) dan mut’ah (مُتْعَة) cerai gugat dalam putusan nomor 1122/Pdt.G/2023/PA.Kds., 2. Menganalisis tinjauan mas}lah}ah mursalah terhadap nafkah ‘iddah (عِدَّة) dan mut’ah (مُتْعَة) cerai gugat dalam putusan nomor 1122/Pdt.G/2023/PA.Kds.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan data primer dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta putusan nomor 1122/Pdt.G/2023/PA/Kds. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (library research) dan wawancara hakim di Pengadilan Agama yang kemudian disusun dalam bentuk narasi. Adapun analisis dilakukan dengan mendeskripsikan dan mengolah data menggunakan metode analisis dokumen, diinterpretasikan secara mandiri oleh peneliti, dan disusun sesuai pedoman penulisan akademik.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Hakim seharusnya memberikan nafkah ‘iddah (عِدَّة) dan mut’ah (مُتْعَة) kepada penggugat karena tidak adanya bukti nusyu>z dan fakta persidangan yang menunjukkan kerugian, termasuk adanya wanita idaman lain dan sikap temperamental. Pemberian nafkah ini sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum mantan suami, meskipun dalam jumlah kecil. 2. Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2023/PA.Kds, yang tidak memberikan nafkah ‘iddah (عِدَّة) dan mut’ah (مُتْعَة) dalam perkara cerai gugat, sejalan dengan dalil syar’i tetapi belum sepenuhnya memenuhi kriteria mas}lah}ah. Keputusan tersebut kurang memperhatikan perlindungan hak mantan istri yang rentan secara finansial dan emosional pasca perceraian, sehingga memunculkan kemadharatan bagi mantan istri.