Perkembangan teknologi informasi membawa kemudahan dalam transaksi keuangan, termasuk layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau yang biasa disebut pinjaman online. Namun, juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum yang berdampak pada perlindungan konsumen, terutama terkait penyalahgunaan data pribadi, metode penagihan intimidatif, dan ketidakseimbangan informasi mengenai suku bunga. Berbagai aturan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 10/POJK.05/2022, masih menghadapi kendala dalam implementasinya. Perumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna layanan pendanaan bersama berbasis teknologi dan informasi menurut Hak Asasi Manusia serta prinsip HAM apa saja yang seharusnya diakomodasi dalam regulasi layanan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian yang pertama menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum mampu memberikan perlindungan yang optimal, terutama karena UUPK tidak secara eksplisit mengatur perlindungan terhadap transaksi digital, UU PDP masih memiliki kelemahan dalam pengawasan dan sanksi terhadap penyalahgunaan data pribadi, serta POJK No. 10/POJK.05/2022 yang hanya mengatur penyelenggara resmi. Yang kedua prinsip-prinsip HAM dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, seperti nondiskriminasi, kebebasan dari intimidasi, dan perlindungan privasi, belum sepenuhnya terintegrasi dalam regulasi layanan pinjaman online. Beberapa upaya yang dapat dilakukan seperti Penguatan Regulasi dan penegakan hukum, Edukasi hukum kepada masyarakat dan Pengawasan yang ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kominfo.