Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Muncul beberapa tindak pidana baru, salah satunya adalah kriminalisasi delik perzinaan yang terdapat pada pasal 411. Ada perluasan makna di Pasal tersebut yang tidak diatur dalam Undang-Undang sebelumnya, yaitu pasal 284 terkait perzinaan.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif (Legal Research). Dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konsep (The Conceptual Approach) terutama dalam Fiqih Jinayat. Dan pengumpulan data dilakukan dengan pengumpulan data kepustakaan (Library Research).
Hasil dari penelitian ini yaitu, dalam rumusan kriminalisasi delik perzinaan ada perluasan makna didalam delik tersebut, dimana unsur-unsur agama menjadi bagian penting dalam penyusunan Undang-Undang tersebut. Seperti halnya subjek perbuatan perzinaan yang dimana aturan tersebut sudah dapat menjerat pelaku perzinaan yang berstatus muhson (orang yang sudah menikan) dan ghairu muhson (orang yang belum menikah). Dalam hal pengaduannya Fiqih Jinayah menggunakan delik biasa, sedangkan dalam pasal 411 masih terkualifikasi delik aduan.
Kata Kunci: Kriminalisasi Delik Perzinaan, Undang-Undang No.1 Tahun 2023, Fiqih Jinayah.