Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak luas, terutama bagi perempuan. Meskipun Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) telah ada, implementasi tindakan represif masih menghadapi kendala seperti stigma sosial, ketergantungan ekonomi korban, dan disparitas dalam penegakan hukum. Penelitian ini menganalisis implementasi tindakan represif dan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam 9 putusan pengadilan yang mencerminkan variasi kasus dan pendekatan hukum yang relevan atas tindakan KDRT di pengadilan negeri.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yiridis normatif dengan pendekatan kasus menggunakan putusan hakim. Sumber data mencakup hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan untuk memahami tren dan hambatan dalam penerapan tindakan represif.
Pertimbangan hakim dalam mengakomodir kebutuhan korban KDRT pada 9 putusan pengadilan belum sepenuhnya efektif, meskipun UU No. 23 Tahun 2004 telah mengatur sanksi untuk berbagai bentuk kekerasan. Beberapa putusan hakim menjatuhkan hukuman ringan, terutama untuk kekerasan non-fisik, mencerminkan tantangan penegakan hukum yang lebih adil. Diperlukan penguatan sistem peradilan yang lebih berpihak pada korban dan peningkatan pemahaman aparat penegak hukum untuk mewujudkan keadilan substantif. Selain itu, perlindungan terhadap korban KDRT masih menghadapi kendala, seperti kurangnya perintah perlindungan eksplisit, keterbatasan tempat aman, dan kurangnya perhatian terhadap pemulihan psikologis dan kompensasi ekonomi bagi korban. Untuk itu, diperlukan perbaikan sistemik agar perlindungan korban lebih menyeluruh, sesuai dengan amanat UU PKDRT dan prinsip keadilan yang berkeadilan.