ABSTRAK
Pernikahan dini masih terjadi di Kecamatan Paguyangan, salah satunya yaitu di Desa Pandansari. Pernikahan dini ini dilakukan oleh anak-anak yang baru saja lulus jenjang SLTA bahkan kebanyakan dari mereka hanya lulusan SLTP saja dengan rata-rata umur mereka yang masih 15-18 tahun dan pelaku pernikahan dini ini lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Dengan melakukan pernikahan dini, membuat perempuan yang terdapat di Desa Pandansari tidak mendapatkan haknya dalam pendidikan secara mutlak.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pernikahan dini di Desa Pandansari Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes dan implikasinya terhadap hak perempuan dalam kesempatan melanjutkan pendidikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus.
Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa temuan bahwa pernikahan dini di Desa Pandansari Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes dilakukan oleh anak yang baru lulus SLTA dan kebanyakan hanya lulusan SLTP saja. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menetapkan batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan laki-laki maupun perempuan berusia 19 tahun. Selanjutnya implikasi pernikahan dini terhadap hak perempuan dalam kesempatan melanjutkan pendidikan yaitu kebanyakan perempuan yang menikah dini tidak melanjutkan pendidikannya dengan alasan karena keterbatasan ekonomi dan setelah menikah perempuan bertanggung jawab sebagai istri dan ibu. Hal tersebut membuat mereka kesulitan untuk meneruskan pendidikan, padahal pemerintah Kabupaten Brebes telah memberikan hak pendidikan dan penyelenggaraan Paket A, B atau C untuk warga melalui Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.