Dengan berkembangnya lembaga keuangan syari’ah pada beberapa tahun terakhir, maka tidak luput dari munculnya berbagai permasalahan baru. Salah satunya seperti nasabah yang menunda-nunda pembayaran padahal sesungguhnya ia termasuk nasabah yang mampu. Berbagai alasan digunakan nasabah kenapa mereka sampai melakukan penundaan pembayaran. Akibatnya lembaga keuangan mengalami kerugian. Fenomena ini memunculkan berbagai wacana dari pengelola perbankan syari’ah akan pentingnya penanganan sanksi yang dapat dikenakan pada nasabah nakal tersebut. Berdasarkan fenomena tersebut Dewan Syari’ah Nasional sebuah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang salah satu tugas pokoknya ialah mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syari’ah. Maka keluarlah Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.
Melihat fenomena ini penulis tertarik untuk menelitinya yang mengacu pada pokok masalahnya sebagai berikut: bagaimana pemberlakuan sanksi yang diterapkan di BMT Fajar Mulia Ungaran? Dan bagaimana analisis implementasi sanksi di BMT Fajar Mulia Ungaran?
Dalam penelitian ini, jenis penelitiannya adalah field research dan metode pengumpulan datanya dengan cara wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif.
Pada akhirnya hasil penelitian ini berkesimpulan, BMT Fajar Mulia Ungaran belum sepenuhnya memberlakukan sanksi sesuai dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional, karena pihak BMT justru lebih memilih melakukan eksekusi jaminan. Walaupun eksekusi jaminan bisa dikatakan sebagi sanksi yang didasarkan pada prinsip ta’zir sesuai fatwa pada point ke empat. Eksekusi dilakukan setelah melalui beberapa kali teguran untuk nasabah yang melalaikan kewajibannya. Pihak BMT belum dapat memberlakukan sanksi berupa denda, karena sebagian besar nasabah adalah dari kalangan menengah kebawah ditakutkan akan memberatkan nasabah dan pihak BMT takut apabila denda yang dilakukan akan jatuh sebagai riba. Adapun ketentuan sanksi yang telah ditetapkan Dewan Syari’ah Nasional sesungguhnya telah sesuai dengan aturan hukum Islam yang berlaku.