Penelantaran anak merupakan salah satu bentuk kekerasan yang mengancam kesejahteraan anak, serta dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap aspek perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak. Permasalahan ini menjadi semakin penting mengingat anak merupakan bagian dari kelompok rentan yang hak-haknya harus dilindungi secara optimal. Urgensi dari penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memperkuat sistem perlindungan anak melalui penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penelantaran anak, khususnya di wilayah Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi ancaman sanksi pidana terhadap pelaku penelantaran anak di Kota Semarang berdasarkan ketentuan dalam hukum positif Indonesia dan tinjauan hukum pidana Islam.
Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Adapun data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen. Setelah data terinput, dianalisis menggunakan metode analisis diskriptif.
Skripsi ini mengungkapkan dua temuan utama. Pertama, implementasi ancaman sanksi pidana di Kota Semarang dalam hukum positif dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan represif melalui penegakan hukum formal berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 77B, dan pendekatan restoratif sesuai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif untuk kasus ringan yang melibatkan keluarga. Kedua, dalam perspektif hukum pidana Islam, penelantaran anak digolongkan sebagai tindakan yang dapat dijatuhi hukuman ta’zir, sanksi yang ditentukan hakim berdasarkan kemaslahatan dan kondisi pelaku. Hukuman ini bersifat fleksibel dan lebih menekankan pada aspek edukatif serta pembinaan moral.
Kata Kunci: Implementasi Sanksi, Penelantaran Anak, Perlindungan Anak