Perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing memunculkan sejumlah persoalan yuridis, terutama berkaitan dengan keabsahan wali nikah. Dalam konteks hukum Islam, kehadiran wali merupakan syarat sahnya akad nikah, sedangkan dalam hukum positif Indonesia, wali hakim berperan ketika wali nasab tidak memenuhi syarat hukum. Studi ini dilatarbelakangi oleh sebuah kasus di KUA Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, di mana seorang perempuan WNA asal Filipina menikah dengan pria WNI tanpa wali nasab yang sah karena perbedaan agama dan ketidakhadiran keluarga.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan Kepala KUA, observasi terhadap praktik administrasi pernikahan, sedangkan data sekunder berasal dari literatur hukum, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis data dilakukan dengan menggabungkan temuan lapangan dan telaah terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur keislaman yang relevan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan wali hakim dalam konteks perkawinan campuran memiliki legitimasi yang kuat dalam kedua sistem hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif. Peran wali hakim dapat dijalankan sepanjang memenuhi ketentuan administratif, termasuk adanya surat persetujuan dari perwakilan diplomatik negara asal mempelai. Studi ini menegaskan bahwa kewenangan wali hakim menjadi instrumen penting dalam menjamin keabsahan perkawinan campuran di Indonesia, sekaligus mencerminkan sinergi antara norma keagamaan dan ketentuan hukum negara.