Ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah menjadi industri penting bagi perekonomian, tetapi juga menimbulkan berbagai masalah serius, termasuk kerusakan lingkungan, pencemaran limbah pabrik, dan konflik sosial. Salah satu wilayah terdampak adalah Desa Muara Merang, Sumatera Selatan, yang mengalami alih fungsi lahan gambut dan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Akibatnya, terjadi pencemaran sungai, hilangnya habitat keanekaragaman hayati, serta pelanggaran hak masyarakat adat atas tanah ulayat mereka.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dengan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Adapun metode analisisnya menggunakan teknis anallisis data deskriptif kualitatif.
Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini dapat ditemukan: bahwa Pertama, PT MSA terbukti mencemari lingkungan berdasarkan uji laboratorium oleh Dinas Lingkungan hidup dan limbah melebihi ambang batas mutu lingkungan, sehingga Ekspansi perkebunan kelapa sawit di Desa Muara Merang dalam hukum positif telah melanggar UU PPLH serta UU Kehutanan yang meliputi pencemaran, alih fungsi lahan illegal dan kerusakan ekosistem. Kedua, dalam analisis hukum pidana Islam tindakan ini bertentangan dengan prinsip khalifah, larangan ifsad fil ardh, dan Maqashid Syariah (hifdz an-nafs dan hifdz al-mal). Dalam Islam kerusakan pelaku kerusakan lingkungan dapat dikenai jarimah ta’zir sesuai hukum pidana Islam.