Tanah wakaf perlu disertifikasi untuk mendapatkan bukti otentik dan kepastian hukum, sehingga hak-hak tanah wakaf terjamin dan terlindungi. Sertifikat tanah wakaf memberikan kekuatan hukum yang jelas dan pasti. Akan tetapi fakta yang terjadi di lapangan sepenuhnya kurang berjalan secara tertib dan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah terkait: Bagaimana problematika tanah wakaf masjid di Kelurahan Gondoriyo Kecamatan Ngaliyan kota Semarang belum disertifikasi, Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi banyaknya tanah wakaf masjid yang belum di sertifikasi di Kelurahan Gondoriyo Kecamatan Ngaliyan kota Semarang.
Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis untuk memahami penerapan aturan sertifikasi tanah wakaf secara empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menyajikan fakta yang sistematis dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sertifikasi tanah wakaf masjid di Kelurahan Gondoriyo, Semarang, menghadapi beberapa masalah karena banyak masjid dibangun di atas tanah fasilitas umum milik Perumnas yang belum diserahkan secara resmi oleh Pemda/Pemkot. Selain itu, kurangnya akta ikrar wakaf dan ketidakpahaman nazhir tentang prosedur sertifikasi juga menjadi hambatan. Akibatnya, tanah wakaf masjid tidak memiliki legalitas resmi dan tidak tercatat di Badan Pertanahan Nasional, sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepemilikan dan pengambilan tanah oleh ahli waris atau pemilik asli.