Pemilu yang demokratis, jujur, dan adil merupakan pilar utama dalam sistem politik Indonesia. Namun, praktik kecurangan pemilu masih menjadi masalah serius yang mengancam integritas elektoral, seperti politik uang, ketidaknetralan aparat negara, serta manipulasi suara. Dalam menghadapi tantangan ini, pengawasan partisipatif oleh masyarakat sipil menjadi semakin penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pemilu. Salah satu bentuk pengawasan tersebut dilakukan oleh Relawan Demokrasi PATTIRO Semarang yang berupaya mengawal proses pemilu agar berjalan lebih demokratis dan berintegritas. Namun, sebagai pemantau independen yang tidak berafiliasi dengan Bawaslu, relawan menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan akses hingga ancaman intimidasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memahami bagaimana Relawan Demokrasi PATTIRO Semarang melakukan pengawasan partisipatif dalam Pemilu 2024. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan relawan, analisis dokumen, serta observasi terhadap berbagai tahapan pemilu. Selain itu, penelitian ini mengacu pada model pengawasan partisipatif Gunawan Suswantoro dan teori civil society menurut A.S. Hikam. Dengan menggunakan model pengawasan partisipatif meluas, penelitian ini menganalisis bagaimana PATTIRO, sebagai organisasi masyarakat sipil, menjalankan pemantauan pemilu secara independen tanpa keterikatan dengan lembaga pengawas resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan partisipatif oleh PATTIRO Semarang belum berdampak sepenuhnya terhadap sistem demorasi karena banyaknya keterbatasan. Relawan yang telah mendapatkan pelatihan melakukan pemantauan langsung di TPS, mengidentifikasi indikasi pelanggaran, serta melaporkan temuannya kepada Bawaslu dan jaringan masyarakat sipil lainnya. Salah satu temuan penting adalah adanya kasus intimidasi terhadap relawan saat mengawasi rekapitulasi suara di Kecamatan Tembalang, yang menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan dalam akses keterbukaan pemilu. Meskipun tidak memiliki nota kesepahaman dengan Bawaslu, pengawasan yang dilakukan PATTIRO tetap berkontribusi dalam mendorong perubahan, seperti meningkatnya keterbukaan proses rekapitulasi suara dibandingkan pemilu sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas relawan, perlindungan hukum yang lebih baik, serta peningkatan kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil lainnya untuk memperkuat efektivitas pengawasan partisipatif di masa depan.