Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah utama, yakni Bagaimana pelaksanaan pendampingan dalam proses dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang, dan bagaimana pendampingan tersebut ditinjau dari perspektif Maqashid Syari’ah. Hal ini dilatarbelakangi oleh perkawinan anak di bawah umur yang masih menjadi fenomena kompleks di Indonesia. Khususnya di Kota Semarang, dengan tingginya permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan hakim akibat faktor seperti kehamilan pra-kawin, pergaulan bebas, dan menghindari zina. Sehingga dispensasi kawin harusnya bukan hanya sebagai formalitas melegalkan perkawinan, namun harus menjadi pondasi awal persiapan perkawinan terhadap pemohon dispensasi kawin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim, petugas DP3A dan pendamping, serta observasi langsung dan dokumentasi putusan perkara. Sementara data sekunder dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan artikel relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendampingan dalam dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang merupakan program wajib yang bekerja sama dengan DP3A untuk memastikan kesiapan psikologis, emosional, kesehatan, dan ekonomi calon pasangan anak sebelum kawin. Kegiatan ini meliputi asesmen kesiapan, edukasi rumah tangga, dan rekomendasi kesehatan melalui bimbingan konseling untuk calon pasangan kawin, dan orang tua. Meskipun efektif, pelaksanaannya masih terkendala keterbatasan ruang dan waktu konseling. Dari perspektif Maqashid Syari’ah, pendampingan ini berfungsi melindungi lima prinsip dasar syariah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta serta menjadi mekanisme preventif dan edukatif untuk memastikan kesiapan yang matang untuk calon pasangan kawin demi kepentingan terbaik anak. Proses ini mencerminkan orientasi hukum Islam pada kemaslahatan dan mencegah mudarat, membentuk keluarga yang seimbang berdasarkan hirarki kebutuhan daruriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat.