Mut’ah adalah hak perempuan setelah perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, di mana bekas suami wajib memberikan mut’ah berupa uang atau benda, kecuali qobla dukhul. Namun, besaran mut’ah bervariasi dalam putusan Pengadilan Agama Semarang, seperti pada Putusan Nomor 1425/Pdt.G/2023/PA.Smg, Nomor 1529/Pdt.G/2023/PA.Smg,danPutusanNomor 2653/Pdt.G/2023/PA.Smg. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Hakim di Pengadilan Agama Semarang dalam menentuan besaran mut’ah pada perkara cerai talak tahun 2023, dan untuk mengetahui istinbath hukum Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam menentukan mut’ah pada Putusan Pengadilan Agama Semarang Tahun 2023.
Penelitian ini bersifat yuridis normatif, dengan mengkaji dokumen putusan Pengadilan Agama Semarang dan wawancara dengan hakim terkait. Bahan hukum primer berupa salinan putusan, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari wawancara dan bahan hukum lainnya.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa besaran mut’ah dalam cerai talak ditentukan oleh penghasilan suami, penghasilan suami menjadi factor utama untuk menetukan besaran mut’ah kemudian lamanya pernikahan, dan standar kehidupan layak disekitar mereka. Istinbath hukum hakim yang digunakan untuk menentukan besaran mut’ah pada perkara cerai talak menggunakan istinbath bayani, mereka berlandaskan pada teks eksplisit dari Al-Qur’an, terutama QS. Al-Baqarah ayat 236 dan menafsirkan ayat tersebut secara tekstual-normatif tanpa pendekatan rasional maslahat. Penetapan mut’ah dilakukan berdasarkan kemampuan ekonomi suami, sebagaimana diisyaratkan oleh lafadz nash, dan diputuskan dalam bentuk nominal yang dinilai wajar.