Surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa ‘iddah istri menegaskan bahwa suami bekas istri tidak boleh menikah lagi sebelum masa ‘iddah mantan istrinya selesai, kecuali dengan izin pengadilan, untuk menjaga hak dan kehormatan mantan istri serta mencegah praktik poligami terselubung. Surat edaran lama yang berlaku sejak tahun 1979 dicabut pada tahun 2021 karena dianggap tidak efektif dan digantikan dengan kebijakan baru yang lebih relevan untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama, termasuk di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan. Sosialisasi berkelanjutan dan penegakan hukum yang tegas untuk mencapai tujuan surat edaran secara efektif. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris (atau dikenal juga sebagai pendekatan sosiologis hukum/socio-legal approach). Pendekatan ini tidak terbatas pada pemahaman hukum sebagai sekadar norma tertulis, melainkan juga meneliti bagaimana hukum tersebut berfungsi dan diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat. Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara, dan studi kasus dengan tujuan untuk memahami efektivitas hukum, faktor-faktor yang memengaruhi implementasi surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang pernikahan mantan suami dalam masa ‘iddah istri di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan. Berdasarkan data yang diperoleh di KUA Purwokerto Selatan bahwasanya implementasi surat edaran belum optimal dalam melindungi hak perempuan, dan mencegah praktik poligami terselubung sehingga diperlukan peningkatan efektivitas sosialisasi secara intensif, peningkatan kapasitas petugas, kerja sama lintas lembaga, dan evaluasi berkala. Peneliti mendapatkan hasil dari semua informan bahwasanya Kepala KUA sangat memberikan kelonggaran dan tidak memperhatikan tujuan dari surat edaran tersebut. Analisis berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa efektivitas surat edaran terhambat oleh lemahnya kedudukan hukum, inkonsistensi penegakan hukum oleh Kepala KUA dan petugas, pemanfaatan sarana prasarana yang belum optimal, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta keberagaman pandangan budaya terkait pembatasan pernikahan selama masa ‘iddah. Faktor penegak hukum menjadi penghambat utama, namun sinergi dengan faktor masyarakat, hukum, sarana, dan kebudayaan tetap krusial untuk mencapai efektivitas hukum yang diharapkan.