Masalah stunting menimbulkan tantangan tersendiri, dalam pemerintahan di Kabupaten Tegal.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, menguraikan, kebijakan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam penanggulangan stunting di kabupaten tegal. Mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menjelaskan unsur-unsur yang mendukung dan menghambat Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tegal tentang Penanggulangan Stunting .
Penelitian ini menggunakan metodologi studi kasus kualitatif. Penelitian ini melibatkan dua kategori data yang berkaitan dengan perolehan informasi dari orang dan objek. Data tersebut dikategorikan menjadi dua segmen: data sekunder dan data utama.Teknis pengeumpulan data dengan wawancara.
Hasil penelitian menujukkan bahwa Kebijakan penanganan stunting sesuaidengan teori Edward III mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi,yaitu:Comunication/komunikasi, Resources/sumber daya, Disposition/disposisi, Bureaucratic Structure/struktur birokrasi. Komunikasi pemerintah kabupaten tegal terhadap penangaan stunting selain mengarahkan kepada dinas-dinas terkait seperti pemerintahan Kabupaten Tegal juga mengarahkan organisasi Fatayat Kabupaten Tegal untuk berperan dalam menagani stunting. dalam aspek sumber daya pemerintahan kabupaten tegal meastikan bahwa pegawai yang bekerja menangani stunting adalah pegawai yang memiliki kompetensi. Sumber daya dalam penangan stunting di Kabupaten Tegal yaitu dengan menyediakan pegawai pegawai yang memiliki kompetensi di bidangnya dan sumber daya financial yang cukup. dalam penanganan stunting tidak terlepas dari aspek disposisi, Implementasi kebijakan ini yaitu menunjukkan kemampuan pemerintah kabupaten tegal mengatur perangakat OPD dalam menggerakkan semua komponen dalam menangani stunting. Dalam penerapan kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Tegal pada pemerintahan priode 2018-2023, terdapat berbagai hambatan signifikan yang mengganggu efektivitas pelaksanaan. Rendahnya kesadaran masyarakat dan stigma sosial menyebabkan keterbatasan dalam deteksi dan penanganan dini stunting, sementara kurangnya tenaga medis spesialis serta ketidakoptimalan koordinasi antar sektor memperburuk situasi. Keterbatasan anggaran, dan data yang tidak konsisten.