Permasalahan dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menjadi sorotan kriminologi feminis dan hukum pidana Islam. Penelitian ini mengkaji bagaimana tindak pidana dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dipahami menurut kedua perspektif tersebut. Kriminologi feminis menilai Undang-undang ini belum sepenuhnya berpihak pada korban perempuan karena masih dipengaruhi nilai patriarkal dan minimnya sensitivitas gender. Dalam hukum pidana Islam, meskipun ada prinsip perlindungan, penerapannya kerap bias gender dan budaya. Ketimpangan ini menimbulkan debat soal efektivitas dan keadilan Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga serta urgensi pendekatan hukum yang lebih adil gender.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif kualitatif, bersumber dari buku karya Abdul Qadir Audah dan Muhammad Mustofa, serta data sekunder dari literatur hukum, perundang-undangan, jurnal, dan skripsi.
Skripsi ini mengungkap dua temuan utama. Pertama, tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam perspektif kriminologi feminis. Kedua, menurut hukum pidana Islam. Teori feminis menekankan penghapusan diskriminasi dan perlindungan hak perempuan, meski penerapannya masih menghadapi tantangan. Dalam Islam, hukuman bertujuan melindungi korban dan mencegah kejahatan dengan sanksi yang adil. Karena kekerasan terhadap perempuan dilarang, dibutuhkan pendekatan menyeluruh dan kolaborasi berbagai pihak untuk perlindungan yang lebih adil bagi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.