Perubahan sosial dan ekonomi mendorong pergeseran peran gender, termasuk istri sebagai pencari nafkah utama. Kabupaten Pati, dengan jumlah Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang signifikan, menjadi contoh nyata fenomena ini. Pasal 34 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan kewajiban suami menafkahi istri, namun praktik di lapangan sering berbeda. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai pandangan hukum Islam terhadap peran istri sebagai pencari nafkah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan ulama Nahdlatul Ulama (NU) di Pati dan kajian literatur hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan tiga pandangan utama ulama NU Pati: pertama, membolehkan istri bekerja tanpa syarat; kedua, membolehkan dengan syarat pekerjaan halal, mendapat izin suami, dan tidak mengabaikan kewajiban rumah tangga; ketiga, tidak membolehkan karena dianggap bertentangan dengan kepemimpinan suami. Perbedaan ini dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, tradisi pesantren, dan dinamika sosialekonomi setempat. Mayoritas ulama NU Pati membolehkan istri bekerja mencari nafkah dengan syarat pekerjaan halal, izin suami, dan tidak mengabaikan peran domestik. Beberapa membolehkan tanpa syarat, sebagian kecil tidak membolehkan karena dianggap bertentangan dengan kepemimpinan suami. Dalil yang digunakan mencakup ayat Al-Qur’an, hadis, dan pertimbangan kemaslahatan.