Masalah parkir liar di Kota Semarang, terutama di Kelurahan
Randusari, mengganggu lalu lintas, mengurangi pendapatan daerah, dan
menciptakan ketidaknyamanan, sehingga memerlukan penegakan hukum
yang lebih tegas dan kebijakan penertiban yang efektif. Berdasarkan latar
belakang tersebut, sumber permasalahan yaitu, bagaimana penegakan
hukum terhadap parkir liar di Kelurahan Randusari, Kecamatan Semarang
Selatan, Kota Semarang. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi
penegakan hukum terhadap parkir liar di Kelurahan Randusari,
Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang.
Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan
yuridis empiris. Data primer diperoleh dari pemangku kepentingan yakni
Dinas Perhubungan Kota Semarang, Masyarakat Kelurahan Randusari
dan Juru Parkir di Jalan Kyai Saleh dan Bergota Krajan serta Observasi
terhadap praktik parkir liar, adapun dokumentasi berupa data aduan
masyarakat Kelurahan Randusari yang di dapat dari Dinas Perhubungan
Kota Semarang. Data sekunder yaitu diperoleh dari undang-undang yang
terkait, buku, jurnal, atau hasil penelitian yang sudah ada kemudian di
jadikan rujukan.
Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa
penegakan hukum terhadap parkir liar di Kelurahan Randusari,
Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, belum berjalan efektif.
Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukumnya meliputi, Faktor
Hukum, aturan hukum seperti Peraturan Wali Kota Semarang No. 27
Tahun 2020 Tentang Penggembokan dan Pemindahan Kendaraan
Bermotor sulit diterapkan karena kondisi jalan yang sempit. Faktor
penegak hukum melibatkan Dinas Perhubungan sebagai otoritas
penertiban. Faktor sarana dan fasilitas mencakup lahan parkir resmi,
CCTV, serta platform aduan digital, namun belum tersedia rambu
berhenti atau parkir. Faktor masyarakat berupa rendahnya kesadaran
masyarakat terhadap aturan parkir. Faktor kebudayaan seperti kebiasaan
mengutamakan kemudahan parkir dan budaya menjadi juru parkir liar.