Perkawinan anak masih menjadi persoalan sosial yang cukup mengkhawatirkan di masyarakat, termasuk di Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Meskipun sudah ada regulasi hukum mengenai batas usia minimal untuk menikah, praktik perkawinan anak masih sering ditemukan di lapangan. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti rendahnya tingkat pendidikan, budaya lokal, serta kondisi ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memahami lebih dalam bagaimana Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kramat menerapkan strategi dalam meminimalisir terjadinya perkawinan anak, dan sekaligus mengidentifikasi sejauh mana efektivitas strategi tersebut.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan kepala KUA, penyuluh agama, serta staf yang berkaitan, dan dokumentasi terhadap data perkawinan anak. Lokasi penelitian difokuskan di wilayah Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, mengingat cukup tinggi angka kasus perkawinan anak di wilayah tersebut.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Kramat menerapkan berbagai strategi seperti penyuluhan intensif, bimbingan pranikah, kerja sama lintas lembaga, serta pembatasan penerbitan surat izin nikah bagi pasangan di bawah umur. Strategi tersebut cukup efektif dalam menekan angka perkawinan anak, terlihat dari penurunan jumlah kasus selama tiga tahun terakhir. Efektivitas tersebut diperkuat dukungan dari tokoh masyarakat dan adanya regulasi hukum. Namun, masih terdapat hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum perkawinan, dan kuatnya budaya yang mendukung praktik perkawinan anak.