Penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 104/Pid.Sus/2024/Pn.Skt, di mana penyalahguna narkotika golongan 1 tidak direhabilitasi, meskipun Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan ruang untuk itu. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui alasan hakim tidak memutuskan rehabilitasi dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap hal tersebut
Metode penelitian yang digunakan adalah normatif doktrinal dengan pendekatan kasus. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, dokumentasi, dan wawancara. Data dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan dan mengungkapkan permasalahan serta memberikan solusi
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN.Skt menetapkan terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, yang mengakibatkan ketergantungan narkotika tingkat berat. Meskipun demikian, hakim memutuskan untuk tidak memberikan rehabilitasi formal, beralasan bahwa terdakwa dapat melakukan rehabilitasi secara mandiri. Berdasarkan teori treatmen dan perlindungan sosial, terdakwa seharusnya mendapatkan perawatan sebagai bentuk hukuman. Sedangkan dalam perspektif hukum pidana Islam, sanksi penjara dianggap kurang tepat, karena rehabilitasi selaras dengan teori Ta’zir dan Maqaṣid Syari’ah.