Tindak pidana pengeroyokan diatur dalam Pasal 170 KUHP dengan ancaman pidana yang berat, dalam praktiknya vonis yang dijatuhkan sering kali tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan, termasuk hilangnya nyawa korban. Dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 72/Pid.B/2023/PN Smg Terdakwa I dihukum dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, sedangkan Terdakwa II dihukum dengan pidana penjara selama 1 tahun. Pasal 351 Ayat (3) KUHP kurang tepat apabila dijadikan sebagai bahan pertimbangan, semestinya merujuk pada Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP. Ketidaksesuaian antara tindak pidana dan sanksi yang dijatuhkan menjadi masalah, maka putusan tersebut akan dikaji melalui pendekatan hukum positif dan hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan, dengan pendekatan kasus yang didukung oleh sumber data primer dan sekunder. Data-data yang diperoleh dianalisis dengan hukum positif dan hukum pidana Islam serta teori causa proxima dan teori pertanggungjawaban pidana kemudian disajikan menggunakan metode analisis deskriptif untuk memperoleh hasil dari penelitian. Penelitian ini menemukan 2 (dua) hal. Pertama, penerapan Pasal 351 Ayat (3) KUHP kurang mencerminkan konstruksi hukum yang sesuai, mengingat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan lebih relevan untuk diterapkan dengan Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP. Putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman ringan menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara beratnya akibat yang ditimbulkan dan tingkat pemidanaan, sehingga berpotensi mengurangi efek jera, serta dapat menciptakan preseden negatif dalam sistem peradilan pidana. Kedua, dalam perspektif hukum pidana Islam, tindak pidana tersebut termasuk pembunuhan semi sengaja, karena tidak terdapat niat membunuh meskipun kekerasan yang dilakukan berujung pada kematian maka sanksi yang tepat adalah diyat.