Penyambungan pipa ilegal pada Badan Usaha Artesis Toya Berkah Mranggen menjadi masalah serius karena menyebabkan kerugian finansial, menurunkan kualitas distribusi air bersih, dan menciptakan ketimpangan antar pelanggan. Praktik ini dilakukan oleh pelanggan dengan menyambungkan pipa tanpa izin ke instalasi resmi,
yang merugikan pengelola dan masyarakat. Meskipun praktik ini sudah meluas, hingga kini belum ada tindakan hukum tegas dan penyelesaiannya masih bersifat persuasif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menggali fakta lapangan dan aturan hukum terkait. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan pengelola Toya Berkah, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur dan peraturan yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengaitkan praktik ilegal ini dengan Pasal 363 KUHP, UndangUndang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, serta hukum pidana Islam. Penelitian ini memperoleh dua temuan, yaitu dalam perspektif hukum pidana Islam, penyambungan pipa ilegal dikenai sanksi takzir karena mencuri air milik umum tidak memenuhi unsur hadd, sehingga hukumannya diserahkan pada kebijakan hakim, seperti denda atau hukuman sosial. Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, tindakan ini dianggap sebagai tindak pidana pencurian dengan pemberatan sesuai Pasal 363 KUHP dan melanggar Pasal 32 dan Pasal 42 Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air karena merusak infrastruktur air, sehingga pelaku dapat dijerat secara pidana untuk menimbulkan efek jera.