Praktik penarikan sumbangan sekolah menjadi acuan dan topik yang sangat hangat diperbincangkan dalam kondisi sekarang karena banyak penarikan yang banyak dilakukan oleh beberapa sekolah dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Untuk mencegah hal yang menyimpang terkait penarikan sumbangan, pemerintah sudah mengeluarkan PERMENDIKBUD Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan pengawasan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 ini di dalam praktik lapangannya.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan dan wawancara dengan pihak terkait yaitu dengan kepala sekolah, komite sekolah, guru, beberapa orang tua siswa, dan siswa Smk swasta X Padangan dan MA Negeri Y yang telah terlibat oleh penarikan sumbangan sekolah dari pihak sekolah. Penulis menggunakan teknik analisis deskriptif dan induktif.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa sekolah SMK yang statusnya kepemilikan swasta justru tidak menarik sumbangan sekolah secara terikat dan sekolah MAN yang berstatus negeri masih menarik sumbangan sekolah dengan terikat namun atas kesepakat komite sekolah dengan orang tua para siswa. Faktor yang menyebabkan peran komite sekolah dalam pengawasannya adalah karena problematika yang besar mengenai kondisi guru honorer yang sebanyak 65,52% menduduki sekolah tersebut. Oleh karena itu hadirnya PERMENDIKBUD Nomor 75 tahun 2016 ini harus bisa menanggulangi permasalahan yang sangat penting.