Perkawinan siri adalah perkawinan yang sah secara agama Islam, akan tetapi pernikahan ini tidak didaftarkan ke Pejabat Pencatatan Nikah sehingga tidak tercatat secara resmi. Berdasarkan pada Perpres No 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka dengan melampirkan SPTJM sebagai syarat dalam mengajukan kartu keluarga, pelaku perkawinan siri dapat menerbitkan kartu keluarga. Hal ini didasari karna pelaku kawin siri tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan. Namun disisi lain hal ini dianggap kontraproduktif karena tidak sejalan dengan kehendak UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menghendaki agar tertib administrasi terwujud dengan pencatatan perkawinan.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitia ini adalah penelitian lapangan, dengan metode penelitian yuridis empiris. Sumber data primer dan tehnik yang digunakan berupa wawancara dan dokumentasi dengan mengumpulkan beberapa aturan yang terkaiat serta mengilustrasikan keadaan yang terjadi dilapangan. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif untuk megetahui tingkat keberhasilan aturan yang terjadi mengenai penerbitan kartu keluarga perkawinan siri.
Hasil penelitian pertama, bahwa penerbitan kartu keluarga perkawinan siri di Disdukcapil Brebes telah sesuai berdasarkan ketentuan Perpres No. 96 Tahun 2018. Pelaku kawin siri dapat menggunakan SPTJM sebagai syarat utama untuk menerbitkan kartu keluarga. Kedua, Praktik penerbitan kartu keluarga bagi pelaku perkawinan siri memberi kemanfaatan, terutama bagi anak. Dengan adanya kartu keluarga anak dapat memiliki akta kelahiran dan dapat mengenyam bangku pendidikan. Hal ini sebagai upaya negara untuk menjamin keadministrasian kependudukan dan kejelasan status dalam anggota keluarga, serta langkah untuk menjegah hal-hal buruk yang terjadi dikemudian hari.