BMT “X” merupakan lembaga keuangan syariah yang dalam praktiknya menghadapi berbagai kasus fraud internal, terutama penyalahgunaan dana tabungan nasabah oleh oknum pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk-bentuk fraud yang terjadi, mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya, serta menganalisis model penyelesaian sengketa fraud yang diterapkan oleh BMT “X” tersebut dengan pendekatan Al-shulh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak HRD, pegawai BMT “X”, dan Dewan Pengawas Syariah Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk fraud yang terjadi meliputi penyalahgunaan dana tabungan nasabah pasar, pemalsuan slip penarikan tabungan, pemalsuan laporan bagi hasil dan pemalsuan hasil setoran. Bentuk-bentuk ini termasuk dalam kategori asset misappropriation sebagaimana diklasifikasikan oleh ACFE (Association of Certified Fraud Examiners), yang merupakan jenis kecurangan paling umum dalam BMT “X” keuangan. Selain itu, tindakan tersebut tidak mencerminkan prinsip muamalah dalam Islam, yaitu kejujuran (shidq) dan amanah (yad al-amanah), yang seharusnya menjadi landasan utama dalam praktik BMT “X” keuangan syariah. Dan perilaku tersebut secara jelas tidak sesuai dengan ketentuan hukum akad mudharabah ataupun akad wadiah, di mana pengelola dana (mudharib) wajib melaksanakan pengelolaan dana nasabah dengan penuh tanggung jawab, transparansi, serta menjaga prinsip amanah tanpa melakukan penyalahgunaan demi kepentingan pribadi. Faktor penyebabnya dianalisis menggunakan teori Fraud Diamond, mencakup tekanan finansial, lemahnya pengawasan internal, serta kemampuan teknis pelaku, sedangkan unsur rasionalisasi tidak ditemukan secara eksplisit dalam praktik lapangan. Sedangkan model penyelesaian sengketa fraud dilakukan melalui pendekatan Al-shulh yang mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan dan musyawarah internal dan sudah sesuai dengan rukun dan syarat Al-Shulh. Proses penyelesaian laporan dari tim audit dan manajemen pusat, tindakan HRD dengan mnenghubungi langsung kepada pelaku, laporan klarifikasi, mediasi, serta pengembalian dengan kesepakatan bersama. Pendekatan ini dianggap lebih efektif dan humanis, serta selaras dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Al-shulh dijadikan alternatif utama sebelum menempuh jalur litigasi, sehingga menjaga stabilitas ke BMT “X” dan hubungan baik antar pihak.