Persetujuan calon mempelai dalam perkawinan merupakan salah satu aspek penting dalam berlangsungnya sebuah perkawinan. Sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 16 ayat (1) KHI, dan juga asas-asas dalam perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Dalam praktinya, di Desa Gumawang Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang masih terdapat perkawinan tanpa didasari adanya idzn al-mar’ah dalam perkawinan. Hal ini bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Dimana terdapat 6 informan yang melakukan perkawinan tanpa didasari atas persetujuan dari pihak perempuan. Adapun faktor yang melatarbelakangi yakni ekonomi, keluarga, pendidikan, juga kurangnya kesadaran hukum. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Adapun data yang diperoleh bersumber dari data primer, sekunder, dan pengumpulan data yang berupa wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan pentingnya idzn al-mar’ah dalam perkawinan atau persetujuan dari calon mempelai. Namun, mengenai praktik idzn al-mar’ah di Desa Gumawang belum sesuai dengan hukum di Indonesia tentang adanya persetujuan yang diberikan oleh calon mempelai perempuan dalam perkawinan secara eksplisit. Dimana masih terdapat 6 informan yang melakukan perkawinan tanpa didasari atas persetujuannya sendiri atau dapat dikatakan karena keterpaksaan dalam perkawinannya. Sehingga dalam hal ini, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak cukup mampu melindungi calon mempelai, terkhusus pihak perempuan dalam perkawinan. Hal tersebut menjadikan ketidakberdayaan perempuan dalam perkawinan yang telah dilakukan.