Perkembangan teknologi digital mendorong munculnya inovasi sistem pembayaran seperti Apple Pay. Namun, layanan ini belum memiliki izin resmi di Indonesia dan menimbulkan perdebatan dari aspek hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian penggunaan Apple Pay dalam transaksi digital ditinjau dari hukum nasional dan prinsip-prinsip syariah.
Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, serta literatur hukum yang relevan. Analisis dilakukan terhadap regulasi hukum positif di Indonesia dan prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah guna mengetahui keabsahan transaksi digital Apple Pay secara normatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perspektif hukum syariah, transaksi menggunakan Apple Pay dapat dibenarkan selama tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maysir. Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, terdapat kendala berupa belum adanya izin dari Bank Indonesia, pelanggaran terhadap kewajiban penggunaan Rupiah, serta risiko perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus dan pengawasan yang lebih kuat agar transaksi digital seperti Apple Pay dapat digunakan secara legal, aman, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum nasional.