ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai tindak pidana zina dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Fokus utama kajian ini terletak pada analisis perbandingan antara ketentuan zina dalam KUHP tahun 1946, KUHP tahun 2023, serta Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan hukum. Tujuannya adalah untuk mengetahui perbedaan, persamaan, serta implikasi yuridis dari ketiga ketentuan tersebut dalam menangani perbuatan zina, Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP tahun 1946 mengatur zina secara terbatas dan privat, hanya ketika dilakukan oleh salah satu pihak yang terikat perkawinan. KUHP 2023 memperluas pengertian dan penindakan terhadap perzinaan, namun tetap dalam kerangka hukum positif nasional. Di sisi lain, Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 memberikan pengaturan yang lebih komprehensif dan tegas sesuai dengan hukum pidana Islam, termasuk ketentuan pembuktian dan jenis sanksi jinayat. Perbedaan ini mencerminkan keberagaman pendekatan antara hukum nasional dan hukum Islam dalam menanggapi delik kesusilaan.