Kemenag RI memiliki komitmen untuk memastikan bahwa seluruh warga negara, tanpa terkecuali, dapat mengakses layanan keagamaan secara setara tanpa hambatan. Pada peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-78, Kementerian Agama Republik Indonesia meluncurkan fitur baru pada website resminya untuk meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Dalam menjamin aksesibilitas website, terdapat sebuah pedoman yang mengatur tentang aksesibilitas situs web dibuat oleh World Wide Web Consortium (W3C), yang merupakan organisasi independen berskala internasional, yang telah menetapkan standar universal berperan sebagai acuan bagi website dalam memastikan aksesibilitasnya. Standar ini dikenal sebagai Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). WCAG memiliki 4 prinsip (Perceivable, Operable, Understandble and Robust) yang harus dipatuhi dalam pemenuhan aksesibilitas sebuat website. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada penyandang disabilitas netra dan rungu, observasi web menggunakan WAVE Evaluation Tools dan dokumentasi dari arsip dokumen Humas Kemenag RI serta standar WCAG. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat aksesibilitas website kemenag.go.id yang merupakan salah satu alat komunikasi publik humas Kemenag RI sudah aksesibel bagi penyandang disabilitas. Hasil penelitian ini, menunjukan bahwa Website kemenag.go.id telah memiliki fondasi awal dalam menyediakan fitur-fitur aksesibilitas. Namun, dilihat dari prinsip WCAG 2.1 tingkat aksesibilitas website kemenag.go.id belum mencapai tingkatan Level A atau level minimum, baik dari pengalaman pengguna maupun dari penilaian teknis, implementasi tersebut belum memadai untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas. Keterbatasan akses ini berdampak langsung pada keadilan informasi dan partisipasi sosial. Informasi keagamaan, pengumuman layanan publik, serta program-program Kementerian Agama tidak dapat diakses secara mandiri oleh sebagian penyandang disabilitas. Implikasi dari kondisi ini adalah terbatasnya partisipasi masyarakat disabilitas dalam memperoleh informasi dan layanan keagamaan, serta meningkatnya risiko eksklusi sosial berbasis digital.