Adanya pembaruan KUHP telah menghilangkan sifat lex specialis pada tindak pidana korupsi, sehingga korupsi kini dikategorikan sebagai tindak pidana umum (lex generalis). Selain itu, terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam KUHP, antara lain berupa penurunan ancaman pidana denda minimum dari Rp200.000.000 menjadi Rp10.000.000, serta pidana penjara minimum dari 4 (empat) tahun menjadi 2 (dua) tahun. Perubahan tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa korupsi tidak lagi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime), padahal tindak pidana korupsi memiliki dampak besar terhadap perekonomian dan keuangan negara. Dalam hal ini, hukuman tersebut dinilai kurang memberikan efek jera, bahkan berpotensi membuka ruang kebebasan yang lebih luas bagi para tindak pidana korupsi.
Penelitian ini bertujuan mengetahui formulasi pidana yang tercantum pada pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 tentang KUHP dan analisis uqūbah menurut hukum pidana Islam. Penelitian ini termasuk jenis penelitian library research dengan menggunakan metode deskriptif normatif dan analisis peraturan perundang-undangan, naskah akademik, dan jurnal hasil penelitian. Sekunder dari hasil wawancara guru besar Hukum Pidana relevan dengan penelitian.
Penelitian ini memberikan kesimpulan, pertama, bahwa formulasi pidana pada Pasal 603 KUHP baru telah mengunakan teori hukum pidana modern yaitu keadilan retroaktif, sehingga mengedepankan pemulihan, berbeda pada KUHP lama yaitu menggunakan teori hukum pidana clasic yaitu lex talionis atau asas penjeraan. Kedua, tindak pidana korupsi direformulasikan dalam hukum pidana Islam, terdapat dua kategori, yakni ḥirābah dengan hukuman jarīmah ḥudūd, dan khiyānat dengan hukuman jarīmah taʼzīr Dalam perspektif uqūbah, bahwa esensi uqūbah harus memenuhui dua unsur diantara lain: penjeraan dan perbaikan.