Perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Berbasis Gender Online melalui modus morphing menjadi isu penting di era digital. Modus morphing dilakukan dengan cara memanipulasi citra wajah atau tubuh korban ke dalam konten visual tanpa persetujuan, seringkali disertai unsur seksual atau eksploitasi yang merugikan
korban secara mental, sosial, dan hukum. Fenomena ini menunjukkan bahwa kejahatan di ruang siber semakin kompleks dan seringkali sulit dilacak. Dalam konteks ini, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang perlindungan hukum yang tersedia bagi korban, baik dari perspektif hukum positif Indonesia maupun hukum pidana Islam. Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi korban KBGO dengan modus morphing diterapkan dalam praktik, khususnya melalui studi kasus di Komnas Perempuan pada tahun 2023. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode deskriptif kualitatif, yang dikombinasikan dengan studi kepustakaan
sebagai teknik pengumpulan data utama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender online telah diatur dalam
regulasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun implementasi dari ketentuan-ketentuan tersebut belum sepenuhnya mampu menghadirkan rasa aman, keadilan, dan
pemulihan yang utuh bagi para korban. Dalam perspektif hukum Islam prinsip-prinsip keadilan (‘adl), perlindungan kehormatan (hifz al‘ird), dan kemaslahatan (maslahah) menjadi landasan esensial dalam menjamin hak-hak korban. Oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan literasi digital, harmonisasi regulasi lintas sektor, serta penguatan dukungan kelembagaan yang berpihak pada korban agar penanganan kasus morphing dapat dilakukan secara lebih efektif dan holistik dalam konteks ruang digital.