Penelitian ini membahas sistem pengupahan hasil nelayan di Kelurahan Brondong, Kabupaten Lamongan, yang menjadi salah satu sentra perikanan penting di wilayah pesisir utara Jawa Timur. Fokus utama penelitian ini adalah mengungkap bagaimana praktik bagi hasil antara pemilik kapal dan anak buah kapal (ABK) dijalankan, serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Permasalahan yang diangkat meliputi ketimpangan dalam distribusi hasil tangkapan, dominasi sepihak oleh pemilik modal, dan minimnya pemahaman para nelayan terhadap akad kerja yang sesuai syariat Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi langsung di lapangan, dan dokumentasi. Subjek penelitian melibatkan pemilik kapal, ABK, serta tokoh masyarakat dan aparat kelurahan yang memahami kondisi ekonomi masyarakat pesisir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengupahan di lapangan masih mengandung unsur ketidakjelasan (gharar) karena tidak adanya perjanjian tertulis, serta kurangnya prinsip keadilan dalam pembagian hasil. Dalam perspektif ekonomi Islam menuntut adanya transparansi, tidak adanya eksploitasi, serta proporsionalitas antara kerja dan hasil. Sistem musyarakah maupun mudharabah dapat menjadi alternatif solusi yang lebih adil, dengan catatan semua pihak memahami hak dan kewajiban masing-masing. Penelitian ini menyarankan edukasi dan pembinaan kepada pelaku ekonomi pesisir agar penerapan sistem bagi hasil dapat lebih memberdayakan.