Kemajuan teknologi digital telah membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia hukum dan kriminalitas. Salah satu kejahatan yang semakin marak terjadi adalah cyber grooming, di mana pelaku memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk membangun hubungan dengan anak-anak dengan tujuan eksploitasi seksual. Fenomena ini menimbulkan ancaman serius terhadap perlindungan anak dan menuntut adanya regulasi yang lebih efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban cyber grooming menurut hukum positif di Indonesia serta perspektif hukum pidana Islam. Dengan adanya perbedaan pendekatan antara kedua sistem hukum tersebut, penelitian ini mencoba menggali kelebihan serta kelemahan dari masing-masing regulasi dalam memberikan perlindungan bagi korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data diperoleh dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang relevan, serta bahan hukum sekunder seperti jurnal, buku, dan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam hukum positif Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), namun masih terdapat kelemahan dalam implementasi hukum yang menyebabkan kurangnya perlindungan bagi korban. Sementara itu, dalam perspektif hukum pidana Islam, cyber grooming dapat dikategorikan sebagai jarimah ta'zir yang hukumannya ditentukan oleh hakim sesuai dengan prinsip kemaslahatan. Penelitian ini menegaskan perlunya peraturan yang lebih spesifik dan peningkatan literasi digital untuk mencegah serta menanggulangi kejahatan cyber grooming secara lebih efektif.