Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan wanprestasi dalam akad pembiayaan ijarah multijasa antara lembaga keuangan syariah dan nasabah, yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1171/Pdt.G/2023/PA.Btl dan diperkuat melalui upaya hukum banding dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Yk. Permasalahan muncul ketika nasabah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai akad, sehingga menyebabkan kerugian materiil bagi lembaga pembiayaan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum acara formil dan hukum materiil dalam putusan tersebut, serta meninjau kesesuaian pembiayaan ijarah multijasa dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak yang berperkara serta hakim yang menangani perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam pertimbangan hukum antara putusan tingkat pertama dan tingkat banding, khususnya dalam penerapan prinsip ne ultra petita dan pertimbangan mengenai objek jaminan dan denda keterlambatan. Dari aspek materiil, ditemukan problematika dalam keabsahan akad ijarah multijasa yang digunakan untuk melunasi utang di bank konvensional, yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan KHES terkait objek ijarah.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah, khususnya dalam aspek penyelesaian sengketa wanprestasi dan keabsahan akad pembiayaan di lembaga keuangan syariah.