Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024 dengan memberikan kemenangan pada kotak kosong dan mengharuskan dilakukan Pilkada ulang, sehiingga kepala daerah terpilih hasil Pilkada ulang akan menjabat dalam waktu yang tersisa dari masa jabatannya. Putusan ini menimbulkan permasalahan konstitusional karena berpotensi mengurangi masa jabatan kepala daerah secara tidak proporsional, dan menimbulkan ketidakpastian hukum serta disharmoni pelaksanaan pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dan implikasinya terhadap masa jabatan kepala daerah terpilih dalam Pilkada ulang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian kualitatif yang menitikberatkan pada analisis hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Data berupa studi kepustakaan dan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan dengan Teknik dokumentasi. Selanjutnya dianalisis secara interpretative dan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi telah memenuhi prinsip legalitas dan bertujuan menjaga kualitas demokrasi substantif, namun berimplikasi terhadap masa jabatan kepala daerah. Ketidaksamaan masa jabatan dan ketidaksinkronan pelantikan kepala daerah berdampak pada perencanaan pembangunan jangka menengah dan pelaksanaan program strategis. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan daerah tetap dapat berjalan secara demokratis, efektif, dan berkeadilan.