Politik uang merupakan praktik pemberian uang atau barang kepada pemilih untuk memengaruhi pilihan mereka dalam pemilu. Praktik ini sangat berbahaya bagi demokrasi, karena merusak integritas proses pemilu dan bisa menghasilkan pemimpin yang tidak berkualitas atau tidak mewakili kehendak rakyat.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pencegahan politik uang melalui inisiatif Gerakan Desa Anti Politik Uang di Desa Kepuh. Keberhasilan masyarakat Desa Kemiri Barat dalam mengawal pemilihan kepala desa yang adil, bersih, dan jujur menjadi latar belakang utama pemilihan desa ini sebagai objek penelitian. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan masyarakat dalam mendukung implementasi Gerakan Desa Anti Politik Uang.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian studi kasus. Penelitian ini mengacu pada teori Gerakan social baru dan teori mobilisasi sumber daya. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dengan menggunakan teknik analisa kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan : (1) Gerakan APU berhasil mengurangi secara signifikan insetif dan praktik vote buying pada pilkades 2019 serta pemilu 2024, ditandai nihilnya laporan pelanggaran uang di TPS Desa Kepuh; (2) keberhasilan ditopang oleh mobilisasi sumber daya local-modal social berbasis jaringan – serta amplifikasi frame nilai agama dan budaya gotong royong yang mengstigmasasi politik uang sebagai perusak marwah desa; (3) Dukungan structural Bawaslu bersifat fasilitatif menyediakan materi kampanye,kanal aduan, dan spanduk edukatif tanpa mendominasi agenda warga, sehingga menjaga karakter bottom up gerakan; (4) Tantangan utama berupa keterbatasan dana operasional dan regenerasi relawan muda, namun diatasi melalui iuran sukarela dan kaderisasi kader karang taruna.