Konflik bersenjata di Thailand Selatan yang melibatkan pemerintah Thailand dan komunitas Muslim Patani telah berlangsung selama beberapa dekade dan menimbulkan berbagai dampak multidimensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya penyelesaian konflik melalui pendekatan teori Resolusi Konflik, dengan menitikberatkan pada mekanisme mediasi dan negosiasi yang diterapkan dalam proses dialog damai. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui analisis dokumen resmi, laporan perundingan, serta literatur akademik terkait.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teori mediasi dan negosiasi yang dijalankan dalam perundingan antara pemerintah Thailand dan Barisan Revolusi Nasional (BRN) mengalami perkembangan positif, terutama pasca penandatanganan Joint Comprehensive Plan toward Peace (JCPP) tahun 2024. Namun, sejumlah tantangan seperti ketimpangan aktor, perbedaan kepentingan, dan isu identitas budaya masih menghambat tercapainya perdamaian yang berkelanjutan.
Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penguatan peran fasilitator independen, konsistensi komitmen politik, serta pengakuan terhadap identitas lokal sebagai bagian dari strategi resolusi konflik jangka panjang.