Menikahkan anak sering dijadikan sebagai solusi atas kehamilan di luar nikah, dengan alasan menjaga kehormatan keluarga dan status anak yang dikandung. Perkawinan anak bisa dilakukan dengan didahului oleh permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Namun, dalam perkara nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Kdl, majelis hakim Pengadilan Agama Kendal menyatakan permohonan tidak dapat diterima meskipun terdapat kehamilan pada calon mempelai yang baru berusia 16 tahun. Penetapan ini menimbulkan pertanyaan mengenai faktor yang dipertimbangkan oleh hakim saat memutuskan perkara tersebut. Oleh karena itu, penulis merumuskan dua masalah yaitu: pertama, bagaimana dasar dan pertimbangan hakim tidak dapat menerima permohonan dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah: kedua, bagaimana analisis hukum Islam dalam penetapan tidak diterima pada perkara permohonan dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah dalam penetapan nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Kdl.
Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan kasus. Sumber data primer yang digunakan adalah salinan penetapan. Sedangkan sumber data sekundernya adalah dokumen-dokumen dan literatur yang terkait dengan kasus penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi dokumen dan pustaka. Analisis data menggunakan metode kualitatif yang diuraikan secara deskriptif.
Hasil penelitian menyatakan bahwa; Pertama, hakim tidak dapat menerima permohonan dispensasi kawin di dalam perkara nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Kdl dengan mempertimbangkan hasil pendapat dari psikolog PUSPAGA Andalan Kendal yang menyatakan bahwa calon mempelai belum siap menikah secara psikologis dan sosial. Kedua, penetapan yang ditetapkan oleh hakim telah selaras dengan semangat PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang menekankan kepentingan terbaik anak. Penetapan ini juga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan tentang kesiapan perkawinan untuk mewujudkan perkawinan yang ideal. Adanya penguatan asesmen psikologis dalam dispensasi kawin pada kasus perkara nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Kdl menjadikan poin penting untuk lebih memperhitungkan kepentingan anak dalam melakukan penetapan terhadap permohonan dispensasi nikah.