Perceraian merupakan fenomena yang sering terjadi dalam masyarakat dan memiliki dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, terutama pemberian nafkah istri dan anak pasca cerai talak. Kewajiban nafkah ini sangat penting, mengingat seringkali mantan istri dan anak mengalami kesulitan dalam memperoleh hak nafkah. Pemotongan gaji PNS sebagai bentuk pemenuhan kewajiban nafkah pasca cerai talak diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemotongan gaji PNS di UIN Walisongo Semarang dalam pemenuhan hak nafkah istri dan anak pasca cerai talak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian metode kualitatif dengan pendekatan yuridis
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi dan efektivitas pemotongan gaji PNS di UIN Walisongo Semarang sudah terimplementasikan dan berjalan efektif sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS. PNS yang terlibat menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap kewajiban nafkah, meskipun tanpa adanya tekanan langsung dari mantan istri.
Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, pemotongan gaji PNS di UIN Walisongo Semarang telah memenuhi lima faktor penunjang efektivitas hukum: substansi hukum yang memadai, aparat penegak hukum yang profesional, sarana pendukung yang efisien, kepatuhan hukum yang tinggi, serta budaya hukum yang kondusif di lingkungan UIN Walisongo Semarang. Oleh karena itu, pemotongan gaji PNS sebagai pemenuhan hak nafkah istri dan anak pasca cerai talak dapat dinyatakan telah berjalan efektif secara teknis maupun administratif.