Penetapan awal waktu Subuh merupakan aspek krusial dalam ibadah umat Islam, karena berkaitan langsung dengan keabsahan salat dan puasa. Di Indonesia, Kementerian Agama menetapkan waktu Subuh berdasarkan posisi matahari -20° di bawah ufuk. Namun, pada tahun 2022, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Barat menetapkan kriteria baru dengan posisi -18°, disertai imbauan untuk menunda azan Subuh selama 8 menit. Kebijakan ini memicu respons beragam dari masyarakat dan organisasi keagamaan, serta menimbulkan perdebatan dalam ranah sosial dan politik.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar normatif dan astronomis yang melandasi perubahan kriteria tersebut, serta menganalisis dinamika sosial-politik yang menyertainya. Penelitian ini juga menjelaskan bagaimana otoritas keagamaan daerah merumuskan kebijakan berbasis ijtihad kolektif sebagai respons terhadap perkembangan ilmu dan kebutuhan masyarakat.
Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum, normatif-falakiyah, dan politik identitas. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh kunci, seperti anggota Komisi Fatwa MUI, akademisi, dan tokoh masyarakat, lalu dianalisis dengan pendekatan tematik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kriteria oleh MUI Sumatera Barat merupakan bentuk ijtihad berbasis observasi astronomis dan pertimbangan maslahat. Kebijakan ini menimbulkan ketegangan sosial akibat ketidaksinkronan jadwal azan dan perbedaan sikap antarormas. Secara politis, fatwa ini mencerminkan afirmasi identitas keulamaan lokal serta dinamika relasi antara otoritas pusat dan daerah dalam konteks otoritas keagamaan.