Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.25 Tahun 2024 Pasal 83A tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dapat ditawarkan secara prioritas kepada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan. Kebijakan ini sebagai bentuk pemerataan ekonomi sekaligus untuk memperkuat kemandirian finansial ormas keagamaan, yang sebelumnya bergantung pada iuran anggota, sumbangan tidak mengikat, dan usaha sah lainnya. Namun, kebijakan tersebut menimbulkan kontroversi karena dinilai tidak memperhatikan kompetensi teknis ormas dalam sektor pertambangan dan berpotensi merusak lingkungan. Fenomena ini menjadi perbincangan luas di masyarakat dan diberitakan dengan sudut pandang berbeda oleh berbagai media, salah satunya melalui framing.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis framing media pada Program Kontroversi Metro TV edisi Kamis, 13 Juni 2024, terkait pembingkaian isu pemberian IUP kepada ormas keagamaan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis framing model Robert N. Entman yang terdiri dari empat elemen utama yakni pendefinisian masalah (Define Problems), mendiagnosis penyebab masalah (diagnose causes), membuat penilaian moral (make moral judgment), dan rekomendasi penyelesaian (treatment recommendation). Entman juga mengklasifikasikan framing ke dalam dua dimensi utama, yakni pemilihan isu dan penonjolan aspek tertentu.
Hasil penelitian menunjukkan Program Kontroversi Metro TV membingkai isu IUPK dengan menghadirkan berbagai narasumber dari pihak pemerintah, legislatif, ormas keagamaan, hingga masyarakat sipil. Dalam tayangan tersebut menonjolkan diksi seperti “hadiah”, “kesempatan”, “kompetensi”, dan “privilege” yang diulang-ulang untuk membentuk persepsi publik. Framing yang dibangun menampilkan dualitas makna: di satu sisi sebagai bentuk penghargaan dan kesempatan untuk keadilan sosial, namun disisi lain menimbulkan kekhawatiran atas resiko penyalahgunaan wewenang dan minimnya kompetensi teknis. Penelitian ini juga menemukan adanya tanda politis dalam kebijakan ini, yakni sebagai bentuk apresiasi atau “politik balas budi” kepada ormas yang dianggap telah membantu pemerintah selama pandemi dan menjelang transisi pemerintahan 2024.