Pasal 26 (1) UU No. 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwasanya orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Namun pada kenyataanya masih ditemukan kasus kekerasan psikis dalam rumah tangga terhadap anak di Desa Tembok Banjaran dimana anak yang masih berstatus pelajar mengalami kekerasan psikis berupa perkataan kasar yang diucapkan oleh orang yang berada di rumah. Dampak yang terjadi adanya kekerasan tersebut korban menjadi lebih tertutup dan sulit untuk bersosialisasi. Permasalahan tersebut melandaskan dua rumusan masalah yaitu pertama, apa penyebab yang melatarbelakangi Kekerasan Psikis pada anak. Kedua, Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap kekerasan psikis pada anak.
Metode penelitian penulis menggunakan yuridis empiris atau penelitian lapangan (field research). Jenis pendeketan yang digunakan oleh peneliti adalah peraturan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Sumber data primer yang digunakan oleh peneliti diambil dari wawancara kepada anak, Orang Tua Korban dan pegawai Desa. Sedangkan sumber sekundernya yaitu dokumen-dokumen seperti jurnal, buku dan peraturan terkait dengan kasus tersebut. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi terkait kasus tersebut.
Setelah melakukan penelitian, penulis menyimpulkan jawaban dari rumusan masalah tersebut yaitu: Pertama, faktor penyebab terjadinya kekerasan psikis di Desa Tembok banjaran ada 4 faktor yaitu, kesalahan persepsi, faktor ekonomi, rendahnya latar belakang pendidikan, dan problematika dalam rumah tangga. Kedua, Analisis hukum Islam terhadap kekerasan psikis anak dalam rumah tangga kekerasan psikis ini sangat bertentangan dengan tujuan utama maqasid syariah, terutama dalam aspek perlindungan jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql). Kekerasan psikis memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan anak, terutama pada aspek emosional dan psikologis seperti kecemasan, rendah diri, bahkan trauma jangka panjang. Dalam perspektif hukum positif, tindakan ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang secara tegas mengatur hak anak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan psikis.