Good Governance sebagai konsep ilmu yang menuntut adanya pelaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga dalam hal ini upaya mewujudkan pemerintah yang transparan, akuntabel dan partisipan dapat digapai melalui penerapan prinsip-prinsip good governance. Dalam urusan kerukunan umat beragama sebagai wujud bentuk tanggung jawab dalam membina dan menjaga kerukunan tersebut merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah dalam menangani urusan kerukunan umat beragama, menjadi tanggung jawab Kemeneterian Agama. Pada Jawa tengah telah melalui berbagai peristiwa mengenai konflik keagamaan, seperti penolakan pembangunan rumah ibadah dan kasus intoleran lainnya. Maka dalam hal ini tim kerja Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah harus tanggap dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Melaksanakan tugas dan fungsi dalam sebuah kepemerintahan tidak akan tercapai apabila tidak menerapkan prinsip-prinsip good governance tata kelola pemerintahan yang baik. Maka dari itu penelitian akan memfokuskan pada penerapan prinsip-prinsip good governance pada tim kerja Kerukuan Umat Beragama Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah
Penelitian ini menggunakan teori United National Development Program yang menguraikan sembilan prinsip dalam melaksanakan tata kelola pemerintah yang baik diantaranya yaitu partisipasi, rule of law (aturan hukum), Transparansi, Daya tanggap, orientasi konsensus, keadilan, efektifitas efisiensi, akuntabilitas dan visi strategis. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang menjelaskan mengenai objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian mengemukakan mengenai antara lain : 1.) partisipasi, simbol kerja sama yang saling membangun antara pemerintah, masyarakat sipil dalam mewujudkan kerukunan 2.) aturan hukum / rule of law, peraturan yang mengikat mengenai tugas dan fungsi tim kerja Kerukunan Umat Beragama tertuang pada Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor 11916 Tahun 2025. 3.) transparansi, mewujudkan kerukunan melalui campaign digitilasisi serta informasi dan aduan yang bisa masyarakat akses melalui platform digital 4.)daya tanggap, respond cepat mengenai hal kerukunan serta melibatkan institusi terkait untuk penyelesaian dan pencegahan konflik 5.) orientasi konsensus, pertanggungjawaban melalui musyawarah menghasilkan keputusan menteri agama 6.) keadilan, pelayanan yang merata serta melibatkan seluruh umat dalam melakukan pembinaan kerukunan.7.)efektivitas dan efisiensi, seluruh program dan kebijakan tepat mencapai target yang di prioritaskan serta efisiensi dalam anggaran tidak mengurangi pelayanan yang dilakukan 8.)akuntabilitas, bentuk tanggung jawab kepublik bisa diakses melalui SIPKA sebagai laporan instasi selama triwulan. 9.) visi strategis ditandai dengan Asta Protas Menteri Agama dan Asta Cita Presiden mengenai kerukunan.