Tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur di Kabupaten Banyumas menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pengemudi yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Anak sebagai pelaku kecelakaan menimbulkan permasalahan tersendiri karena termasuk subjek hukum yang memperoleh perlindungan khusus dalam sistem peradilan pidana anak.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penegakan hukum dilakukan terhadap anak yang melakukan kelalaian dalam berkendara hingga mengakibatkan kecelakaan, serta hambatan yang dihadapi aparat kepolisian dalam penanganannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dilakukan berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 dan UU No. 11 Tahun 2012, dengan kasus diselesaikan melalui keadilan restoratif (diversi) mencapai 98%, sementara sisanya diberhentikan melalui SP3. Hambatan utama meliputi keterbatasan fasilitas, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan koordinasi antar lembaga yang belum optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi penegakan hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bersifat edukatif dan preventif.