Hukuman yang tidak setimpal dengan hilangnya nyawa berarti bertentangan dengan Maqāṣid al-Syarī ̒ah yang erat kaitannya dengan kesejahteraan pihak korban dan keluarga korban tindak pidana pembunuhan. Karenanya penelitian ini difokuskan terhadap permasalahan pada bagaimana regulasi restitusi tindak pidana pembunuhan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang kemudian dipertimbangkan dengan bagaimana restitusi tindak pidana pembunuhan perspektif Maqāṣid al-Syarī ̒ah. Melalui penelitian dengan metode penelitian normatif, dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan filsafat berusaha mengungkap kinerja undang-undang dengan kesesuaian kebutuhan masyarakat mengenai keadilan korban dan mempertimbangkan tawaran solusi dari konsep dan mekanisme restitusi dalam Hukum Pidana Islam dengan peran Maqāṣid al-Syarī ̒ah sebagai logika hukumnya untuk meyakinkan dan mengisi kekurangan regulasi restitusi di Indonesia. Hasil penelitian ini UU No. 31 Tahun 2014 dan Perma No. 1 Tahun 2022 memiliki kekurangan, 1) Kepastian hukum pada hak restitusi tindak pidana pembunuhan masih abstrak dan 2) Mekanisme pelaksanaan pemberian restitusi belum sampai berhasil diterima oleh keluarga korban jika pelaku tidak mampu membayar. Maka Maqāṣid al-Syarī ̒ah dari diyat Hukum Pidana Islam dapat dikontribusikan berupa, 1) Hukuman ganti rugi (diyat) diberikan kepastian hukum untuk keluarga korban Jarīmah al-Qaṭlu berdasarkan prinsip ḥifẓ al-Nafs 2) Mekanisme pelaksanaan pemberian diyat dengan. Pertama, musyawarah menentukan nilai ganti rugi (diyat), Kedua, mengoptimalkan peran pihak ketiga yaitu melibatkan keluarga pelaku (aqilah), Ketiga, melaksanakan mekanisme penangguhan pembayaran diyat demi tercapainya Maqāṣid al-Syarī ̒ah dengan tujuan ḥājiyyāh (keringanan) atau pemulihan korban tindak pidana pembunuhan.